Siapakah Bapak Pramuka Indonesia?
Berikut Sejarah dan Jejak Pendirian Gerakan Praja Muda Karana Ini

Siapakah Bapak Pramuka Indonesia, tentu saja pertanyaan tersebut harus dapat dijawab oleh setiap Anggota Pramuka Indonesia.

Dilansir dari situs resmi Gerakan Pramuka,  dalam tulisan Andalan Nasional Komisi Kehumasan dan Informatika Kwartir Nasional Gerakan Pramuka 2018-2023, Untung Widyanto dapat disimpulkan bahwa Bapak Pramuka di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX adalah Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang pertama sekaligus seorang tokoh yang memegang peran penting dalam pembentukan dan pengembangan Gerakan Pramuka di Indonesia.

Baca Lainnya :

Beliau lahir pada 12 April 1912 di Keraton Yogyakarta dan wafat pada 2 Oktober 1988 dengan nama Gusti Raden Mas Dorodjatun.

Gerakan pendidikan kepanduan di Indonesia telah ada sejak zaman Hindia-Belanda.

Pada tahun 1912, kelompok pandu di Batavia, yang kemudian menjadi cabang dari Nederlandsche Padvinders Organisatie (NPO), mulai melakukan latihan.

Organisasi ini kemudian berkembang menjadi Nederlands-Indische Padvinders Vereeniging (NIPV) atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda.

Namun, pada 1916, muncul suatu organisasi kepanduan yang sepenuhnya terdiri dari pandu bumiputera, yaitu Javaansche Padvinders Organisatie yang dibentuk oleh Mangkunegara VII, pemimpin Keraton Solo.

Pada awal Desember 1934, Lord Baden-Powell, Bapak Pramuka Sedunia, bersama istri dan anak-anaknya mengunjungi organisasi kepanduan di Batavia, Semarang, dan Surabaya.

Kunjungan ini menandai ketertarikan Baden-Powell terhadap perkembangan kepanduan di Hindia-Belanda. Banyak organisasi kepanduan berbasis agama, kesukuan, dan lainnya bermunculan, dan pandu-pandu Indonesia ikut berpartisipasi dalam Jambore Kepanduan Sedunia.

Pada 27-29 Desember 1945, di Surakarta, diadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia yang menghasilkan Pandu Rakyat Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan di Indonesia.

Namun, saat Belanda melakukan agresi militer pada tahun 1948, Pandu Rakyat dilarang berdiri di daerah-daerah yang dikuasai Belanda, memicu munculnya organisasi kepanduan lain seperti Kepanduan Putera Indonesia (KPI), Pandu Puteri Indonesia (PPI), dan Kepanduan Indonesia Muda (KIM).

Pada perkembangannya, kepanduan Indonesia kemudian terpecah menjadi 100 organisasi yang bergabung dalam Persatuan Kepanduan Indonesia (Perkindo).

Hal ini memunculkan rasa golongan yang tinggi dan membuat Perkindo menjadi lemah. Untuk mengatasi hal ini, Presiden Soekarno dan Sri Sultan Hamengku Buwono IX menggagas peleburan berbagai organisasi kepanduan menjadi satu wadah.

Peleburan ini diwujudkan dengan pembentukan Gerakan Pramuka, yang diresmikan pada 14 Agustus 1961.

Dalam peristiwa ini, Panji Gerakan Pramuka diserahkan dari Presiden Soekarno kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang menjadi Ketua pertama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.